masukkan script iklan disini
Jakarta, Globalfaktual-com
Biasanya bila terjadi permasalahan kesejahtraan sosial seperti, anak terlantar, pengemis, atua hambatan kesulitan ekonomi dan ganngguan, ODGJ maka tindakannya langsung oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).
Menurut, Robert Siagian Sekertaris Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) yang juga Pemerhati Sosial, sekarang ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sudah mengarahkan soal pengendalian kesejahtraan sosila lebih persuasif dan mengarah kehumanis.
Maka dengan dibentuknya Satgas Pengawasan dan Pengendali Sosial (P3S) dapat mempermudah kinerja Satpol PP secara persuasif karena selama ini terkesan arogan saat melakukan tugasnya.
"Dengan adanya Satgas P3S pelayanan pengamanan kesejahtraan sosial lebih terukur, teruji secara kontruktif secara humanis," ujarnya di bilangan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Minggu (7/7/2024).
Robert juga menjelaskan sudah ada kemajuan pada diri pemprov dki jakarta untuk permasalahan kesejahtraan sosial. Sebab selama ini berujung pada Satpol PP.
"Satpol PP itu penegak perda jadi harus taat dan tegas. Makanya sebelum ke Satpol PP, P3S inilah yang bergerak," tandasnya.
Ia juga menyarankan agar P3S ada sampai tingkat kelurahan, "Meski hanya 3 orang perkelurahan dapat mendeteksi permasalahan kesejahtraan sosial," tutupnya.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, saat ini Dinas Sosial Prov DKI Jakarta memiliki 439 Satgas P3S yabg tersebar di lima wilayah kota administrasi dan 44 titik rawan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahtraan Sosial) yang dijaga P3S.
AN/Tim/Red
